Santri Dilarang Mudik, Menteri Agama Gus Yaqut : Sungkem Bisa Virtual



Jakarta, Moal Laksana - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tegaskan pemerintah tidak akan memberikan dispensasi khusus kepada santri dalam kebijakan pelarangan mudik Idul Fitri tahun ini. Larangan mudik berlaku untuk semua masyarakat, termasuk santri.


Yaqut mengakui kebijakan larangan mudik ini tidak mudah diterima oleh kalangan pesantren. Apalagi biasanya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, rata-rata Pondok Pesantren (Ponpes) telah mengakhiri masa pembelajarannya.


"Untuk itu, kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri, maupun orang tua santri untuk bisa memahami aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa kita bersama dari ancaman paparan virus COVID-19," kata Yaqut dalam keterangan tertulis Kementrian Agama, Rabu (28/4/2021).


Yaqut mengatakan, potensi melambungnya kembali jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi disaat Idul Fitri. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah berikhtiar dengan membuat kebijakan pengetatan ataupun pelarangan untuk seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan.


Sebelumnya, Kementrian agama pun telah menerbitkan surat edaran No 04 Tahun 2021 tentang panduan ibadah ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021. Dengan dasar itu, Yaqut berharap semua masyarakat termasuk kalangan santri untuk bisa memahami secara baik munculnya pelarangan mudik saat Fdul Fitri di tahun ini.


Menurut Yakut, mudik bagi santri bukanlah persoalan ringan. Pergerakan santri bisa memunculkan klaster Corona baru.


"Pergerakan jutaan santri ke berbagai daerah dalam waktu hampir bersamaan sangat rawan memunculkan klaster-klaster baru penularan virus. Bahaya lebih besar pun mengancam jika sampai rumah, virus itu turut memapar para anggota keluarganya. Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik, potensi penularan virus pada kiai dan ibu nyai," jelas Yaqut.


Selain itu, upaya mengontrol santri saat di rumah pun bukan hal mudah dikarenakan jumlah mereka juga tidak sebanding dengan petugas yang ada. Di sisi lain, upaya pemulangan santri ke Ponpes setelah Idul Fitri pun memunculkan persoalan baru.


"Ini tentu membutuhkan banyak hal yang tidak mudah diselesaikan dalam tempo yang mepet. Hukum mudik adalah sunah, sementara menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan adalah wajib. Untuk itu, peniadaan mudik ini adalah upaya pemerintah dalam melindungi warga dari COVID-19,"jelasnya.


Kementrian Agama akan mensosialisasikan nihilnya dispensasi mudik bagi santri ini ke Pondok Pesantren dan pemerintah daerah. Yaqut meminta pengelola Pondok Pesantren agar bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para santri dan orang tuanya. Yaqut meminta para pengelola Ponpes mengisi masa libur santri dengan membuat kegiatan-kegiatan di internal yang positif dan menyenangkan.


"Di pondok itu juga tidak kurang berkahnya dengan meningkatkan amaliah, belajar, dan mengaji. Sebab itu, mari menunda dulu sejenak untuk bertemu keluarga agar semua terlindungi. Silaturahmi, sungkem di hari raya Idul Fitri juga bisa dilakukan melalui virtual tanpa mengurangi makna," tegas Yaqut.

Postingan populer dari blog ini

Terungkap, Cara Zakia Aini Terduga Teroris Masuk ke Mabes Polri

Gambar
Jakarta , Moal Laksana -  Kepolisian mengungkap cara terduga tindak pidana terorisme Zakiah Aini masuk ke dalam Mabes Polri dan serang anggota Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan, Zakiah Aini mengaku kepada pertugas jaga ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mabes Polri. Kemudain, anggota melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk pengamanan di Mabes Polri. "Jadi ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Ketika markas kepolisian didatangi masyarakat yang butuh pelayanan Polri,"jelas Rusdi, di Jakarta, Kamis (01/04/2021). Pasca berhasil masuk, lanjut Rusdi, tersangka Zakiah Aini sempat berkeliling memantau situasi di dalam Mabes Polri. Selanjutnya, tersangka langsung berjalan kaki ke pos jaga depan Mabes Polri dan menembaki para anggota yang sedang berjaga. "Lalu tiba-tiba dia melakukan aksinya di depan pos pengamanan bagian depan,"lanjutnya. Berkenaan pelaku yang membawa senjat...
Lanjut »

2,5 Ton Sabu, Diedarkan Terpidana Mati di Balik Lapas

Gambar
Jakarta , Moal Laksana  - Kepolisian Republik Indonesia mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 2,5 ton asal jaringan Timur Tengah-Malaysia-Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, peredaran sabu ini dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan. "Tersangka KNK, AW, HG, A, MI, dan AL merupakan terpidana di lapas dengan hukuman di atas 10 tahun dan hukuman mati. Namun, mereka masih bisa menjadi pengendali jaringan narkoba," kata Sigit dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Sigit  mengatakan, dalam operasi pengungkapan, polisi menangkap 18 tersangka yang terdiri dari 17 warga negara Indonesia (WNI) dan 1 warga negara Asing (WNA) Nigeria. "Peran dari tersangka, tujuh sebagai pengendali, delapan transporter, tiga pemesan, di mana ada tersangka inisial KMK, AW, AG, A, NI, dan AL yang merupakan terpidana di lapas dengan hukuman diatas 10 tahun dan hukuman mati, namun masih menjadi pengendali jaringan n...
Lanjut »

Polisi Terlibat Narkoba, Kapolri : Binasakan Saja

Gambar
  Jakarta , Moal Laksana - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk 'menyelesaikan' anak buahnya yang terjerat narkoba dan tidak bisa diperbaiki. Pernyataan ini disampaikan Listyo disaat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri) dalam Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Dikesempatan itu, Sigit meminta jajaran Divisi Propam Polri sebagai satuan pengawas internal kepolisian agar dapat segera menindak apabila ada anggota yang terlibat kasus narkoba. "Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Sigit. Sigit mengatakan, anggota yang tidak dapat diperingatkan lagi segera dipecat. Sebab, menurut dia, masih banyak anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tidak terjerumus kedalam masalah serupa. Mant...
Lanjut »