Tanggulangi Penyebaran Covid-19, Pemerintah Umumkan Larangan Mudik Idul Fitri 2021


Jakarta, Moal Laksana - Pemerintah umumkan larangan mudik Idul Fitri 2021 pada 6 -17 Mei 2021. Aturan baru ini untuk menanggulangi penyebaran penyakit Covid-19 yang sudah terjadi sejak awal 2020.

Larangan mudik lebaran sudah dua kali terjadi, yakni sebelumnya pada 2020. Para pengemudi mobil atau sepeda motor harus memperhatikan pengumuman ini sebelum memutuskan pulang kampung.


Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.


Sesuai dengan ketentuan itu, larangan mudik mulai berlaku pada 6 sampai 17 Mei 2021.


Juru bicara kementerian perhubungan, Adita Irawati mengatakan, aturan baru tersebut mengatur berbagai hal tentang jenis perjalanan yang dilarang, pengawasan, pengecualian, hingga sanksi-sanksi. 


“Pengaturan juga termasuk ketentuan mengenai wilayah aglomerasi,”kata Adita dalam konferensi pers virtual. Kamis, 8 April 2021.


Walaupun begitu, pemerintah mengecualikan aturan larangan mudik bagi distribusi logistik dan masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, seperti perjalanan dinas dan kunjungan duka.


Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito merinci ada enam kelompok yang boleh melakukan perjalanan mudik Idul Fitri 2021, yaitu :


1. Pegawai negeri sipil, BUMN/BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang akan melakukan perjalanan dinas

2. Menjenguk keluarganya yang sakit

3. Kunjungan duka bagi anggota keluarga meninggal

4. Ibu hamil dan satu orang pendamping

5. Ibu yang akan melahirkan dan dua orang pendamping

6. Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.

Pemerintah pun mengatur pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas, mereka wajib mengantongi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

 

Sedangkan pekerja informal dan masyarakat umum, izin perjalanan harus diterbitkan pihak desa atau kelurahan sesuai dengan alamat KTP atau Domisili. Pelaku perjalanan harus berusia 17 tahun ke atas.


Masyarakat yang telah memperoleh izin khusus, wajib melakukan karantina 5x24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas.


Fasilitas karantina menggunakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau hotel dengan biaya mandiri.


Pengemudi motor atau mobil harus memperhatikan aturan pemerintah tentang mudik Idul Fitri 2021. Jika tidak, Polisi dan petugas Kemenhub akan memerintahkan kendaraan kembali ke daerah asal.

Postingan populer dari blog ini

Terungkap, Cara Zakia Aini Terduga Teroris Masuk ke Mabes Polri

Gambar
Jakarta , Moal Laksana -  Kepolisian mengungkap cara terduga tindak pidana terorisme Zakiah Aini masuk ke dalam Mabes Polri dan serang anggota Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan, Zakiah Aini mengaku kepada pertugas jaga ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mabes Polri. Kemudain, anggota melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk pengamanan di Mabes Polri. "Jadi ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Ketika markas kepolisian didatangi masyarakat yang butuh pelayanan Polri,"jelas Rusdi, di Jakarta, Kamis (01/04/2021). Pasca berhasil masuk, lanjut Rusdi, tersangka Zakiah Aini sempat berkeliling memantau situasi di dalam Mabes Polri. Selanjutnya, tersangka langsung berjalan kaki ke pos jaga depan Mabes Polri dan menembaki para anggota yang sedang berjaga. "Lalu tiba-tiba dia melakukan aksinya di depan pos pengamanan bagian depan,"lanjutnya. Berkenaan pelaku yang membawa senjat...
Lanjut »

2,5 Ton Sabu, Diedarkan Terpidana Mati di Balik Lapas

Gambar
Jakarta , Moal Laksana  - Kepolisian Republik Indonesia mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 2,5 ton asal jaringan Timur Tengah-Malaysia-Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, peredaran sabu ini dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan. "Tersangka KNK, AW, HG, A, MI, dan AL merupakan terpidana di lapas dengan hukuman di atas 10 tahun dan hukuman mati. Namun, mereka masih bisa menjadi pengendali jaringan narkoba," kata Sigit dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Sigit  mengatakan, dalam operasi pengungkapan, polisi menangkap 18 tersangka yang terdiri dari 17 warga negara Indonesia (WNI) dan 1 warga negara Asing (WNA) Nigeria. "Peran dari tersangka, tujuh sebagai pengendali, delapan transporter, tiga pemesan, di mana ada tersangka inisial KMK, AW, AG, A, NI, dan AL yang merupakan terpidana di lapas dengan hukuman diatas 10 tahun dan hukuman mati, namun masih menjadi pengendali jaringan n...
Lanjut »

Polisi Terlibat Narkoba, Kapolri : Binasakan Saja

Gambar
  Jakarta , Moal Laksana - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk 'menyelesaikan' anak buahnya yang terjerat narkoba dan tidak bisa diperbaiki. Pernyataan ini disampaikan Listyo disaat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri) dalam Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Dikesempatan itu, Sigit meminta jajaran Divisi Propam Polri sebagai satuan pengawas internal kepolisian agar dapat segera menindak apabila ada anggota yang terlibat kasus narkoba. "Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Sigit. Sigit mengatakan, anggota yang tidak dapat diperingatkan lagi segera dipecat. Sebab, menurut dia, masih banyak anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tidak terjerumus kedalam masalah serupa. Mant...
Lanjut »